Kamis, 01 November 2012

APBD Kabupaten/Kota


Menurut PP 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.

APBD merupakan satu kesatuan yang terdiri dari:
  • pendapatan daerah;
  • belanja daerah; dan
  • pembiayaan daerah.

v  Langkah-langkah penyusunan anggaran daerah



I.       PENYUSUNAN RANCANGAN APBD

Sebelum menyusun Rancangan APBD, pemerintah daerah menyusun beberapa dokumen sebagai berikut :
a.       Menyusun RPJMD
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, adalah dokumen perencanaan pembangunan dalam jangka 5 tahun, merupakan penjabaran dari nisi, misi, dan program kepala daerah yang penyusunannya berpedoman kepada RPJP Daerah dengan memperhatikan RPJM Nasional dan standar pelayanan minimal yang ditetapkan oleh pemerintah.
b.      SKPD Menyusun Rencana Strategis
Selanjutnya, masing-masing SKPD menyusun Rencana Strategis SKPD dengan berpedoman pada RPJMD. Rencana Strategis SKPD yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang bersifat indikatif sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing.

c.       Menyusun RKPD
RKPD merupakan penjabaran dari RPJMD dengan menggunakan bahan dari Renja SKPD untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah. RPKD memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan dan kewajiban daerah, rencana kerja yang terukur dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.
d.      Penyusunan KUA
Kemudian Kepala daerah menyusun rancangan KUA berdasarkan RKPD dan pedoman penyusunan APBD yang ditetapkan Menteri Dalam Negeri setiap tahun. Dalam menyusun rancangan KUA , kepala daerah dibantu oleh TAPD yang dipimpin oleh sekretaris daerah.
e.       Rancangan KUA yang telah disusun , disampaikan oleh sekretaris daerah selaku koordinator pengelola keuangan daerah kepada kepala daerah Rancangan KUA  dimaksud, disampaikan kepala daerah kepada DPRD untuk dibahas dalam pembicaraan pendahuluan RAPBD, Pembahasan  dilakukan oleh TAPD bersama panitia anggaran DPRD.
f.        Berdasarkan KUA yang telah disepakati, Pemerintah Daerah menyusun rancangan PPAS. KUA serta PPA yang telah disepakati, dituangkan ke dalam nota kesepakatan yang ditandatangani bersama antara kepala daerah dengan pimpinan DPRD

Tidak ada komentar:

Poskan Komentar